 |
| Audiensi Pemerintah Kabupaten Bireuen bersama GeRAK, HWDI, IPD, dan Jurnalis Warga di ruang kerja Bupati, Selasa (21/4/2026), membahas transparansi anggaran, penanganan pascabencana, serta penguatan layanan publik inklusif. |
Elitnesia.id|Bireuen,— Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis, ST, menegaskan komitmennya untuk merespons kritik dan saran konstruktif dari masyarakat sipil, khususnya terkait penanganan pascabencana dan penguatan layanan publik yang inklusif. Hal itu disampaikan dalam audiensi bersama Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) di ruang kerja bupati, Selasa (21/4/2026) sore.
Pertemuan tersebut dihadiri para aktivis GeRAK yang didampingi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Ikatan Persaudaraan Disabilitas (IPD), serta Jurnalis Warga (JW). Mereka berdialog dengan sejumlah kepala satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) membahas isu strategis, terutama optimalisasi penanganan pascabencana sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
Koordinator GeRAK Bireuen, Murni M. Nasir, dalam kesempatan itu menyampaikan sejumlah kritik dan masukan, antara lain terkait transparansi pengelolaan anggaran dan keterbukaan informasi publik. Ia juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, serta mengusulkan forum dialog rutin antara pemerintah dan elemen sipil.
“Kami meminta agar informasi publik, termasuk data anggaran, dapat diakses melalui situs resmi pemerintah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas,” ujar Murni.
Selain itu, GeRAK menekankan pentingnya kebijakan yang berperspektif inklusi sosial, terutama bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya agar dapat terlibat dalam perencanaan serta memperoleh manfaat program pembangunan.
 |
| Bupati Bireuen, Mukhlis, menerima cendera mata berupa buku dari Koordinator GeRAK Bireuen, Murni M. Nasir, usai audiensi di ruang kerja bupati, Selasa (21/4/2026), sebagai simbol kolaborasi dalam mendorong transparansi dan penguatan layanan publik inklusif. |
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bireuen, Muhammad Amrullah, menyatakan pengelolaan anggaran kebencanaan selama ini telah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah, kata dia, terus memperkuat koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar data anggaran lebih mudah diakses publik.
“Penanganan dampak banjir dilakukan secara menyeluruh tanpa memandang status sosial,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Bireuen, Fadli Abdullah, menyebut pihaknya telah mengusulkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak di sejumlah lokasi, termasuk di Desa Krueng Simpo, serta menjajaki kolaborasi dengan lembaga nonpemerintah di wilayah Jangka.
Kepala BPBD Bireuen, Marwan, bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Alfian, menambahkan bahwa proses verifikasi data penerima bantuan masih terus dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa guna memastikan penyaluran bantuan berikutnya tepat sasaran.
Bupati Mukhlis menyambut baik usulan pembentukan Unit Pelayanan Pengaduan Publik (UP3) untuk memperpendek jalur komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penyelesaian regulasi (qanun) terkait disabilitas serta mendorong pelibatan kelompok disabilitas dalam proses pendataan.
Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Kabupaten Bireuen menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar lebih proaktif melalui layanan jemput bola bagi warga terdampak dalam pengurusan administrasi kependudukan.
Audiensi tersebut ditutup dengan penegasan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Pemerintah Kabupaten Bireuen menilai kritik dan saran sebagai bagian dari kemitraan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Sumber : Prokopim
Editor : Ipul pedank laut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar