 |
| Ketua APDESI Kecamatan Jeumpa, Tuanku Dahlamuddin. |
Elitnesia.id|Bireuen — Dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, keberadaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) menjadi penopang harapan bagi masyarakat, sekaligus cerminan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian.
Ketua APDESI Kecamatan Jeumpa, Tuanku Dahlamuddin, mengingatkan Pemerintah Aceh agar tidak gegabah dalam menyikapi kebijakan pembatasan JKA. Ia menegaskan, program tersebut bukan sekadar layanan kesehatan, melainkan bagian dari ruh perdamaian yang lahir dari MoU Helsinki.
Menurutnya, sebelum kebijakan pembatasan JKA per 1 Mei diberlakukan, banyak keluhan masyarakat yang telah muncul ke permukaan. Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan, terutama bagi warga dengan kondisi ekonomi terbatas.
“Ada masyarakat yang datang kepada kami, masih menumpang di rumah orang tuanya. Lima bulan lagi istrinya akan melahirkan. Dia tidak punya pekerjaan tetap, masuk kategori desil 8. Pertanyaannya, dari mana biaya persalinan akan ditanggung?” ungkap Tuanku Dahlamuddin dengan nada prihatin.
Ia menilai, pendekatan berbasis desil dalam menentukan penerima manfaat tidak sesederhana yang dibayangkan. Proses perbaikan data dinilai lambat dan berpotensi memicu persoalan baru di tengah masyarakat.
“Perbaikan desil itu tidak mudah. Selain memakan waktu, juga bisa memunculkan konflik sosial yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia meluruskan anggapan bahwa JKA sering disalahgunakan. Menurutnya, masyarakat justru menggunakan layanan tersebut hanya saat benar-benar membutuhkan.
“Masyarakat tidak mungkin menggunakan JKA kalau tidak sakit parah. Kalau hanya sakit ringan, mereka cenderung apatis atau cukup membeli obat di warung biasa. Artinya, yang menikmati JKA ini adalah mereka yang benar-benar membutuhkan,” jelasnya.
Ia juga menyinggung bahwa masyarakat mampu memiliki pilihan layanan kesehatan yang berbeda.
“Kalau memang ada yang mampu, mereka pasti memilih berobat ke luar daerah, bahkan ke luar negeri, atau menggunakan jalur eksekutif. Jadi ini jelas program untuk rakyat kecil. Ini soal kesehatan, bukan hal yang bisa dianggap sepele,” lanjutnya.
Tuanku Dahlamuddin mengingatkan, jika kebijakan pembatasan ini dipaksakan tanpa solusi yang adil, maka dampaknya bisa sangat serius, termasuk terhadap stabilitas sosial dan kepercayaan publik.
“Kalau ini dipaksakan dipotong, sama saja mencekik leher MoU Helsinki. Dampaknya bisa panjang, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bisa hilang. Bahkan Partai Aceh juga bisa terdampak. Jangan sampai kepercayaan itu runtuh,” ujarnya.
Ia juga menyoroti potensi tekanan terhadap perangkat desa, khususnya keuchik, yang akan berada di garis depan menghadapi keluhan masyarakat.
“Perangkat desa bisa jadi korban. Keuchik yang akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Ini persoalan panjang dan serius,” katanya.
Meski demikian, ia tetap menaruh harapan besar kepada Pemerintah Aceh, khususnya Gubernur dan DPRA. Ia meyakini bahwa para pemimpin daerah tidak akan mengkhianati amanah rakyat.
“Kami yakin ini bukan soal niat, mungkin ada kesalahan teknis. Kami percaya Gubernur dan DPRA tidak akan berkhianat kepada rakyat Aceh. Harapan kami, segera ada perbaikan demi menjaga kehidupan masyarakat, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sulit,” pungkasnya.
Ia menutup dengan seruan agar seluruh pemangku kebijakan tetap berpihak kepada rakyat serta menjaga nilai-nilai perdamaian yang telah diraih, demi masa depan Aceh yang tetap damai dan sejahtera.
Redaksi : Ipul pedank laut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar