Elitnesia.id|Bireuen ,– Pemerintah Kabupaten Bireuen kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Banda Aceh, Kamis (4/6/2026), dan diterima langsung oleh Bupati Bireuen Ir. Mukhlis, S.T., didampingi Ketua DPRK Bireuen Juniadi, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Inspektur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), serta Sekretaris DPRK Bireuen.
Kepala BPK Perwakilan Aceh, Andri Yogama, menyampaikan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
“Setelah melakukan pemeriksaan dan analisis, kami menyatakan bahwa laporan keuangan Kabupaten Bireuen Tahun 2025 memperoleh opini WTP,” ujar Andri Yogama.
Ia berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan melalui pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bupati Bireuen, Mukhlis, menyampaikan apresiasi kepada BPK atas proses pemeriksaan yang dilakukan secara profesional dan objektif. Menurutnya, hasil tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.
“Kami menerima hasil pemeriksaan ini dengan penuh tanggung jawab dan akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi secara serius dan sistematis. Ini menjadi bagian dari upaya kami memperbaiki pengelolaan keuangan daerah demi pelayanan publik yang lebih baik,” kata Mukhlis.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk terus meningkatkan kapasitas aparatur di bidang pengelolaan keuangan serta memperkuat sistem pengendalian intern guna mempertahankan opini WTP pada tahun-tahun mendatang.
Keberhasilan meraih opini WTP kembali menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.
Redaksi : Ipul pedank laut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar