 |
| Anggota Komisi IV DPR RI, Ir. H. TA Khalid, MM menyampaikan sambutan dalam kunjungan kerja bersama Duta Besar Inggris dan Menteri Kehutanan ke Aceh Tengah, Rabu (19/6/2025). Dalam kesempatan itu, TA Khalid memaparkan perkembangan perjuangannya terkait penyelesaian konflik gajah di Aceh yang akhirnya mendapat respons langsung dari Presiden Prabowo Subianto. |
Elitnesia.id | Banda Aceh,– Upaya panjang Anggota Komisi IV DPR RI, Ir. H. TA Khalid, MM dalam memperjuangkan penyelesaian konflik antara satwa dan manusia di Aceh akhirnya membuahkan hasil signifikan. Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menyediakan lahan hingga 80.000 hektar guna konservasi gajah Sumatera.
Konflik antara manusia dan satwa liar, khususnya gajah, telah menjadi permasalahan menahun di Aceh, terutama sejak masa damai pasca konflik bersenjata. Wilayah yang dulunya menjadi medan tempur kini menjadi habitat tumpang tindih antara manusia dan gajah, yang memicu konflik baru berupa perusakan lahan dan ancaman keselamatan warga.
TA Khalid, yang selama empat tahun terakhir konsisten menyuarakan isu ini dalam berbagai rapat Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mengungkap bahwa permasalahan tersebut kini mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo.
Pernyataan tersebut disampaikan TA Khalid saat mendampingi kunjungan Duta Besar Inggris dan Menteri Kehutanan ke Aceh Tengah pada Rabu (19/6/2025). Dalam sambutannya, TA Khalid mengungkapkan bahwa langkah besar ini bermula dari pertemuan Presiden Prabowo dengan Raja Charles III saat kunjungan kerja ke Inggris beberapa waktu lalu.
“WWF meminta Presiden menghibahkan 10.000 hektar untuk wilayah konservasi gajah di Aceh. Namun, Presiden tidak hanya menyetujui permintaan itu, bahkan menawarkan hingga 20.000 hektar. Informasi terakhir yang saya terima, beliau siap menghibahkan hingga 80.000 hektar jika memang dibutuhkan,” ujar TA Khalid, yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Bersama (Forbes) DPR dan DPD RI asal Aceh.
Isu ini sebelumnya telah dibawa TA Khalid ke forum resmi DPR RI. Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI bersama pejabat eselon I KLHK pada 27 Mei 2021, politisi Partai Gerindra ini secara terbuka meminta agar penyelesaian konflik gajah di Aceh dimasukkan dalam kesimpulan rapat.
"Masalah gajah di Aceh ini bukan persoalan baru, sudah bertahun-tahun belum terselesaikan. Saya mohon dukungan agar isu ini bisa jadi kesimpulan rapat hari ini," ucapnya dalam forum tersebut, sebagaimana terekam dalam video rapat yang beredar luas.
Selanjutnya, TA Khalid juga mendorong kolaborasi antara KLHK dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan komunitas lokal dalam pengelolaan konservasi gajah. Hal ini ia sampaikan dalam pertemuan bersama berbagai pemangku kepentingan di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, pada 3 November 2021.
Kala itu, KLHK melalui Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) telah menyusun rencana aksi pengelolaan gajah Sumatera di Aceh. Rapat tersebut dimaksudkan untuk menjaring masukan guna memperkuat partisipasi para pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelestarian gajah.
Kini, langkah konkret dari pemerintah pusat menjadi titik terang dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan tersebut. Kehadiran negara melalui hibah lahan besar untuk konservasi menjadi angin segar, tak hanya bagi kelestarian satwa liar, tetapi juga bagi masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dalam situasi rawan.
Redaksi : Ipul pedank laut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar