 |
| Warga, akademisi, nelayan, tokoh adat, serta anggota DPR dan DPD RI asal Aceh berfoto bersama di Pulau Panjang, Aceh Singkil, usai mendeklarasikan penolakan terhadap keputusan Mendagri yang menetapkan empat pulau di kawasan itu masuk wilayah Sumatera Utara, Selasa (3/6/2025). |
Elitnesia.id|Aceh Singkil, 3 Juni 2025 — Ratusan warga yang terdiri dari akademisi, nelayan, tokoh adat, dan aktivis LSM berkumpul di gugusan empat pulau di Aceh Singkil untuk menyuarakan sikap tegas: Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang adalah bagian sah dari Provinsi Aceh. Deklarasi ini digelar sebagai bentuk penolakan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menetapkan keempat pulau tersebut masuk ke wilayah administrasi Sumatera Utara.
Deklarasi diwarnai kehadiran rombongan Forbes DPR dan DPD RI asal Aceh, yang dipimpin oleh anggota DPD RI H. Sudirman—akrab disapa Haji Uma. Sejumlah senator seperti Darwati A Gani, Teuku Ahmad Dadek, dan Azhari Cage turut hadir bersama anggota DPR RI, yakni H. Muhammad Ibrahim (Fraksi Demokrat), Irmawan (Fraksi PKB), dan Ruslan M. Daud (Fraksi PKB).
Rombongan legislatif pusat disambut langsung oleh Bupati Aceh Singkil H. Safriadi Oyon serta anggota DPRA dan DPRK setempat. Suasana deklarasi berlangsung hangat namun sarat semangat perjuangan.
Dalam pidatonya, Haji Uma menegaskan bahwa Forbes DPR/DPD RI Aceh akan memanggil Menteri Dalam Negeri ke Senayan untuk meminta penjelasan langsung. “Empat pulau ini bukan sekadar titik koordinat. Ini bagian dari sejarah, kehidupan ekonomi, dan identitas rakyat Aceh,” ujar Haji Uma. Ia juga berdialog dengan pemilik akta tanah di Pulau Panjang dan mendengar langsung keluhan nelayan setempat.
Senator Azhari Cage menyebut perjuangan mempertahankan wilayah ini adalah soal harga diri dan marwah Aceh. “Perjuangan ini tidak boleh berhenti di level lokal. Kita harus mendorongnya hingga pengakuan secara hukum dan politik tercapai,” tegasnya.
Bupati Aceh Singkil pun menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari para wakil rakyat. “Kami di daerah siap berdiri bersama masyarakat dan legislatif nasional demi menjaga hak Aceh,” kata Safriadi Oyon.
Anggota DPR RI Irmawan juga menyatakan dukungannya. Menurutnya, klaim Aceh atas keempat pulau tersebut bukan hanya berdasarkan aspirasi masyarakat, tetapi juga dilandasi data sejarah, sosial, dan yuridis. “Ini bukan soal politik. Ini soal hak rakyat Aceh. Kami akan kawal hingga tuntas,” ucap Irmawan.
Kehadiran para legislator nasional membawa harapan baru bagi masyarakat pesisir Singkil. Salah seorang tokoh nelayan mengaku baru kali ini melihat langsung para wakil rakyat berdiri di tanah yang disengketakan. “Ini bukan cuma pulau, ini tanah kami, ini harga diri kami. Jangan biarkan perjuangan ini padam,” ujarnya.
Deklarasi ini menjadi penanda awal dari gerakan kolektif masyarakat Aceh untuk memperjuangkan hak konstitusional mereka atas wilayah. Dukungan dari legislatif pusat dan pemerintah daerah diharapkan mampu menjadi dorongan kuat bagi penyelesaian persoalan ini secara adil dan bermartabat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar