Elitnesia.id|Lhokseumawe – Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Bumi Aceh Mulia (DPP ABMA) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Anggota Komisi III DPR RI asal Aceh, M. Nasir Djamil, yang mengecam kebijakan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menghentikan dan merazia truk berpelat Aceh (BL) di kawasan Kabupaten Langkat.
Ketua Umum DPP ABMA, Azhari, dalam keterangan persnya, Senin (29/9/2025), menilai kebijakan tersebut keliru, diskriminatif, dan berpotensi mengganggu keharmonisan hubungan antarwilayah di Indonesia.
“Langkah Pak Nasir Djamil sangat tepat. Apa yang dilakukan Gubernur Sumut itu tidak hanya melanggar norma, tetapi juga mengancam harmoni antardaerah. Masyarakat Aceh merasa dilecehkan dengan kebijakan itu,” ujar Azhari.
Menurut dia, STNK dan pelat nomor adalah produk nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, sehingga tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap kendaraan berpelat BL.
“Semua jalan raya dibangun dengan uang rakyat, termasuk rakyat Aceh. Tidak boleh ada diskriminasi penggunaan jalan. Ini NKRI, bukan negara federal,” tegasnya.
DPP ABMA juga mendesak Kapolda Sumut menindak pihak-pihak yang mengganggu ketertiban umum serta menegakkan hukum secara profesional.
“Jika kebijakan itu tetap dipaksakan, aparat harus bertindak tegas karena sudah memicu keresahan sosial,” tambah Azhari.
Lebih jauh, ia menyerukan agar seluruh pemimpin daerah bersikap arif dan dewasa dalam mengeluarkan kebijakan publik agar tidak menimbulkan konflik antarmasyarakat.
“Kebijakan yang membenturkan warga antardaerah sama sekali tidak mendidik. Indonesia harus rukun, bukan terpecah-pecah,” tutupnya.
Redaksi : Ipul pedank laut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar