 |
| Kepala Kejari Bireuen Munawal Hadi, SH., MH., bersama jajaran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bireuen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen, serta para kepala sekolah penerima program revitalisasi sekolah berfoto bersama usai rapat koordinasi di Aula Kejari Bireuen, Selasa (16/9/2025). |
Elitnesia.id|Bireuen ,– Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen menggelar rapat koordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bireuen serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen, Selasa (16/9/2025), di Aula Kejari Bireuen. Pertemuan tersebut membahas pengamanan pembangunan strategis di sektor pendidikan, khususnya terkait program digitalisasi pembelajaran serta pembangunan dan pengelolaan SMA Unggul Garuda di Bireuen.
Kegiatan itu dihadiri Kepala Kejari Bireuen Munawal Hadi, SH., MH., Kasi Intelijen Kejari Bireuen Wendy Yuhfrizal, SH., Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bireuen Abdul Hamid, S.Pd., M.Pd., Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pembinaan SD Disdikbud Bireuen Khairul Mursalin, S.Pd., MM., serta para kepala sekolah penerima program revitalisasi.
Dalam sambutannya, Kajari Bireuen menegaskan bahwa revitalisasi sekolah tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan mutu pendidikan, penguatan tata kelola, serta penciptaan lingkungan belajar yang aman dan bermartabat.
“Kejaksaan hadir bukan sekadar mengawasi, melainkan menjadi mitra strategis untuk mengawal agar program ini berjalan sesuai aturan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Munawal Hadi.
Ia menambahkan, koordinasi erat antara Dinas Pendidikan dan Kejaksaan sangat penting untuk mencegah potensi masalah hukum sejak dini. Melalui pendekatan preventif dan edukatif, diharapkan setiap tahapan pembangunan berjalan transparan, akuntabel, serta tepat mutu dan sasaran.
Munawal juga berpesan agar setiap pekerjaan memperhatikan aspek kualitas sekaligus nilai estetika, sehingga benar-benar memberi manfaat bagi dunia pendidikan di Bireuen.
Rapat koordinasi ini digelar berdasarkan Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis. Pedoman tersebut menekankan peran aktif kejaksaan dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, gangguan, hambatan, maupun tantangan yang dapat berdampak pada pembangunan.
Acara ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta yang hadir.
Sumber : Siaran pers Kejari Bireuen
Editor : Ipul pedank laut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar