HMI Bireuen Soroti Gangguan Teknis Ujian KDMP 2026, Desak Evaluasi Menyeluruh

Ketua Umum HMI Cabang Bireuen, T. Mirza Saputra.

Elitnesia.id|Bireuen ,— Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bireuen menyampaikan keprihatinan serius terhadap pelaksanaan seleksi Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) 2026 yang dinilai diwarnai berbagai gangguan teknis dan berpotensi mencederai prinsip keadilan.

Gangguan tersebut terjadi saat ujian berbasis komputer (CAT) yang berlangsung pada Selasa (5/5/2026) di Banda Aceh. Sejumlah peserta mengeluhkan sistem yang tidak merespons saat memilih jawaban, tampilan soal yang mengalami gangguan (freeze), serta waktu ujian yang tetap berjalan meskipun terjadi error.

Ketua Umum HMI Cabang Bireuen, T. Mirza Saputra, mengatakan bahwa persoalan ini tidak hanya terjadi di Aceh, tetapi juga dilaporkan di berbagai daerah di Indonesia, sehingga diduga bersifat sistemik.

“Seleksi tidak boleh bergantung pada keberuntungan. Sistem yang tidak stabil jelas mencederai prinsip keadilan. Peserta berhak mendapatkan proses yang layak dan profesional,” ujar Mirza dalam pernyataannya, Selasa.

Menurut dia, para peserta telah mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya untuk mengikuti seleksi tersebut. Namun, kondisi teknis yang tidak memadai membuat mereka tidak dapat menunjukkan kemampuan secara optimal.

Ia juga mengungkapkan adanya kejadian di mana jawaban yang telah dipilih peserta berubah tanpa sebab yang jelas. Saat hal tersebut dikonfirmasi kepada petugas di lokasi, peserta hanya diminta untuk tetap melanjutkan ujian tanpa solusi konkret.

“Ini menyangkut keakuratan hasil ujian. Ketika tidak ada solusi di lapangan, hal itu menunjukkan lemahnya kesiapan penyelenggara,” katanya.

HMI Bireuen menilai terdapat sejumlah persoalan krusial dalam pelaksanaan seleksi tersebut, antara lain ketidakandalan sistem ujian, ketidakseimbangan antara standar kelulusan dengan kesiapan teknis, serta kerugian nyata yang dialami peserta.

Atas dasar itu, HMI Cabang Bireuen menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ujian CAT KDMP 2026. Kedua, menuntut transparansi sistem, termasuk jaminan keakuratan dan keamanan data jawaban peserta.

Ketiga, mendorong kebijakan yang adil, termasuk opsi ujian ulang bagi peserta yang terdampak gangguan teknis. Keempat, meminta pernyataan resmi dari penyelenggara sebagai bentuk tanggung jawab publik. Kelima, mendorong peninjauan kembali kebijakan, termasuk standar kelulusan, agar tetap berpijak pada prinsip keadilan.

HMI menegaskan bahwa seleksi ini tidak sekadar proses administratif, melainkan menyangkut kepercayaan publik dan masa depan pengelolaan ekonomi desa. Karena itu, integritas proses seleksi dinilai harus dijaga secara serius.