Elitnesia.id|JAKARTA – Mantan Senator DPD RI periode 2014–2024 sekaligus tokoh nasional asal Aceh, , menyampaikan kritik terhadap ketimpangan ekonomi dan tata kelola pemanfaatan sumber daya alam di Aceh. Hal itu disampaikannya dalam wawancara pada program Unpacking Indonesia.
Dalam pemaparannya, Fachrul Razi mengestimasi bahwa kontribusi sektor minyak dan gas (migas) Aceh, khususnya yang dikelola melalui PT Arun sejak 1974 hingga berakhirnya masa operasi pada sekitar 2014, mencapai lebih dari Rp5.000 triliun.
"Berdasarkan hitungan saya, kurang lebih Rp5.216 triliun kontribusi yang sudah disumbang dari migas Aceh melalui PT Arun untuk pusat. Ini menunjukkan bahwa Aceh bukan hanya sekadar modal bagi kemerdekaan, tetapi juga modal utama pembangunan Orde Baru hingga era reformasi," ujar Fachrul Razi.
Menurutnya, sebagai kompensasi atas besarnya kontribusi tersebut, Aceh memperoleh Dana Otonomi Khusus (Otsus) selama 20 tahun. Namun, ia menilai nilai dana yang diterima tidak sebanding dengan besarnya kekayaan alam yang telah dihasilkan.
Ia menjelaskan, Dana Otsus diberikan dengan skema 2 persen selama 15 tahun pertama dan 1 persen pada lima tahun berikutnya, dengan total sekitar Rp98 triliun selama dua dekade.
Fachrul Razi berpendapat bahwa perbandingan antara estimasi kontribusi migas sebesar Rp5.216 triliun dan Dana Otsus sekitar Rp98 triliun menunjukkan adanya ketimpangan dalam hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan Aceh.
Lebih lanjut, alumni Ilmu Politik Universitas Indonesia tersebut menilai eksploitasi migas di wilayah daratan (onshore) pada masa lalu memang menghadirkan pembangunan industri, infrastruktur, serta lapangan kerja, meskipun menurutnya belum mampu menghilangkan kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi di Aceh.
Ia juga menyoroti perubahan pola eksploitasi menuju wilayah lepas pantai (offshore) yang dinilainya memberikan manfaat ekonomi yang lebih kecil bagi masyarakat setempat.
"Kalau di zaman Orde Baru eksploitasi dilakukan di darat (onshore), kita masih melihat adanya pembangunan pabrik, infrastruktur, lapangan kerja, dan multiplier effect bagi masyarakat lokal, meskipun kemiskinan dan konflik tetap tinggi. Namun sekarang, dengan eksploitasi offshore (lepas pantai), Aceh sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Ini jauh lebih kejam," katanya.
Fachrul Razi memperingatkan bahwa apabila pola hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah tidak diperbaiki, khususnya terkait pengelolaan migas pasca berakhirnya Dana Otonomi Khusus, maka persoalan ketimpangan dan kemiskinan di Aceh akan terus menjadi isu yang berlarut.
Ia mendorong pemerintah pusat untuk meninjau kembali kebijakan bagi hasil migas serta tata kelola sumber daya alam, agar kekayaan yang berasal dari Aceh dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan pembangunan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Fachrul Razi dalam wawancara yang ditayangkan melalui kanal YouTube Unpacking Indonesia. https://youtu.be/Kp5pndAeSkI?si=IADu7a8xKkZ7ZLyC
Tidak ada komentar:
Posting Komentar