 |
| Menteri Sosial RI bersama Bupati Bireuen dalam pertemuan di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, Rabu (9/9/2026), membahas percepatan penyaluran Jaminan Hidup (JADUP) bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Bireuen. |
Elitnesia.id|Jakarta ,– Menteri Sosial Republik Indonesia menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyaluran Jaminan Hidup (JADUP) bagi keluarga terdampak bencana di Kabupaten Bireuen, Aceh.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Sosial saat menerima Bupati Bireuen dalam pertemuan di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (9/9/2026). Pertemuan itu membahas perkembangan penanganan masyarakat terdampak bencana, terutama terkait verifikasi data dan proses penyaluran bantuan JADUP.
Menteri Sosial mengatakan, pemerintah terus berupaya agar bantuan dapat segera diterima masyarakat. Namun, proses penyaluran harus tetap mengikuti mekanisme yang berlaku karena bantuan tersebut bersumber dari keuangan negara dan wajib dipertanggungjawabkan.
“Ini adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan,” tegas Menteri Sosial.
Berdasarkan data yang telah melalui proses verifikasi, penyaluran JADUP tahap kedua di Kabupaten Bireuen akan diberikan kepada sekitar 22.000 jiwa atau 5.500 kepala keluarga terdampak bencana.
Sementara itu, sekitar 7.000 jiwa lainnya yang telah masuk dalam data penerima akan mendapatkan bantuan pada tahap berikutnya setelah seluruh proses administrasi dan verifikasi yang diperlukan diselesaikan.
Menteri Sosial mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bireuen yang telah berupaya menyediakan dan melengkapi data masyarakat terdampak sebagai dasar penyaluran bantuan.
“Saya berterima kasih kepada Bupati Bireuen yang telah berusaha untuk menghadirkan data yang ada. Memang tidak mudah dan memerlukan waktu, tetapi data-data itu sudah terverifikasi oleh Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.
Menurut Menteri Sosial, proses pendataan menjadi bagian penting dalam penyaluran bantuan karena pemerintah harus memastikan penerima benar-benar memenuhi kriteria serta data yang digunakan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Setelah proses verifikasi, Kementerian Sosial melakukan tahapan lanjutan untuk memastikan bantuan JADUP dapat disalurkan kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat. Sebagian bantuan telah disalurkan, sementara sebagian lainnya masih dalam proses percepatan.
Penyaluran bantuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang meminta kementerian dan lembaga memperkuat kolaborasi dalam memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak bencana sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Menteri Sosial menegaskan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan terus berkoordinasi agar penanganan masyarakat terdampak bencana dapat dilakukan secara terpadu.
Tidak Ada Potongan Bantuan
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial juga memberikan penegasan kepada masyarakat penerima manfaat bahwa tidak ada pemotongan maupun biaya apa pun dalam proses penyaluran JADUP.
Masyarakat tidak boleh dibebankan biaya untuk menerima bantuan tersebut. Penegasan ini diharapkan memberikan kepastian sekaligus mencegah adanya pihak yang memanfaatkan proses penyaluran bantuan untuk kepentingan pribadi.
Menteri Sosial turut mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam menangani masyarakat terdampak bencana, termasuk memastikan kondisi dan kebutuhan keluarga terdampak mendapatkan perhatian pemerintah.
Pertemuan tersebut sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Kementerian Sosial dalam memastikan penanganan pascabencana berjalan secara terkoordinasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bireuen menyambut baik komitmen Kementerian Sosial untuk mempercepat penyaluran JADUP. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dan melengkapi kebutuhan administrasi yang diperlukan agar bantuan dapat segera diterima masyarakat yang berhak.
Pemkab Bireuen juga mengimbau masyarakat terdampak bencana untuk tetap bersabar dan mengikuti informasi resmi mengenai proses penyaluran bantuan.
Pemerintah memastikan penanganan masyarakat terdampak bencana terus dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga bantuan yang menjadi hak masyarakat dapat diterima sesuai ketentuan.
Redaksi : Ipul pedank laut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar