Elitesia.id|Banda Aceh, - 14/11/2026. Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), secara resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026 yang berlaku terhitung mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
Penetapan status ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta mengantisipasi potensi ancaman bencana hidrometeorologi di seluruh wilayah Provinsi Aceh, menyusul dinamika cuaca ekstrem dan peningkatan potensi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan.
Terkait hal tersebut, untuk memitigasi diri masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi kebencanaan. Informasi bencana alam merupakan informasi publik yang wajib diumumkan secara Serta-merta. Karena informasi tersebut berdampak terhadap hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Untuk itu, Badan Publik yang membidangi kebencanaan memiliki Kewajiban menyebarluaskan informasi, disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
Dapat dikelompokkan kedalam tiga informasi utama, yaitu: pertama, Informasi Pra-Bencana (Pencegahan & Mitigasi). Kepada masyarakat wajib disampaikan hasil analisis risiko bencana, dimana saja lokasi potensi bencana, jalur evakuasi, apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya kesiapsiagaan, dan keakuratan data kelompok rentan bencana.
Kedua, saat bencana terjadi (tanggap darurat). Masyarakat harus mengetahui sejauh mana kesiapsiagaan pemerintah terkait evakuasi korban, lokasi pengungsian, sarana kesehatan, air bersih, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan metode pengumpulan data korban.
Ketiga, pasca-bencana (pemulihan). Bagaimana proses rehabilitasi (perbaikan sarana/prasarana umum) dan rekonstruksi (pembangunan kembali). Masyarakat harus memperoleh kepastian dan jaminan terkait pemulihan paska bencana.
Badan publik yang membidangi masing-masing tahap kebencanaan tersebut harus siap atas segala instrumen keterbukaan informasi publik. Bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun 2025 harus dijadikan pembelajaran penting dalam menghadapi potensi bencana ditahun ini. Sehingga agenda pemulihan yang belum selesai akibat bencana tahun lalu tidak diperparah dengan bencana baru tahun ini. Kuncinya ada di data dan informasi yang akurat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Selain itu, Badan Publik yang membidangi terkait urusan utilitas publik juga harus sigap dalam setiap tahap kebencanaan. Berkaca pada bencana tahun lalu, gangguan telekomunikasi, listrik, dan air bersih dapat memperparah kondisi sosial dan kerugian masyarakat. Hilang jaringan telekomunikasi dan energi listrik juga dirasakan oleh masyarakat yang tinggal diluar daerah bencana.
Badan Publik PLN harus menyiapkan solusi alternatif untuk dapat meminimalisir dampak saat bencana terjadi.
Informasi publik terkait kebencanaan harus sampai kepada masyarakat tingkat tapak. Metode penyampaian dapat menggunakan pendekatan digital, atau cara konvensional bagi daerah-daerah yang berada pada zona blank spot. Menghadirkan pos informasi didaerah rawan bencana dapat dijadikan sebagai solusi alternatif, atau kerja kolaborasi dengan pemerintah desa, organisasi sosial, dan komunitas kebencanaan juga dapat dijadikan pilihan sehingga informasi mitigasi bisa sampai kepada masyarakat rentan.
Pada akhirnya, kita berharap dengan sampainya informasi publik terkait kebencanaan kepada masyarakat, Aceh dapat menekan angka korban dan kerusakan akibat bencana hidrometeorologi tahun ini.[]
M. Nasir
Komisioner Komisi Informasi Aceh
Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar