Elitnesia.id|Bireuen – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen resmi meningkatkan status penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMGPKB) Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2024 ke tahap penyidikan.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Munawal Hadi, S.H., M.H., mengatakan bahwa tim jaksa penyidik telah memeriksa sejumlah pihak terkait dan mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah pada dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dana BOKB.
“Berdasarkan keterangan yang telah dihimpun, sebanyak 13 UPTD KB belum menerima pembayaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Total anggaran yang belum dibayarkan mencapai Rp1.156.266.371,” ungkap Munawal.
Ia menjelaskan bahwa dugaan penyimpangan ini terjadi akibat kelalaian pihak pengguna anggaran yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Saat ini, penyidik tengah berkoordinasi dengan auditor guna menghitung potensi kerugian negara sebelum menetapkan tersangka dalam kasus ini.
Peningkatan status perkara ini menegaskan komitmen Kejari Bireuen dalam menindak dugaan korupsi, khususnya dalam pengelolaan dana yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
Sumber : Siaran pers Kejari Bireuen
Redaksi : Ipul pedank laut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar