 |
| Para pihak yang terlibat dalam konflik lahan eks HGU—termasuk Forkopimda Bireuen, perwakilan masyarakat Gampong Krueng Simpo dan Ranto Panyang, serta perwakilan PT Bahron and Sons—berjabat tangan sebagai simbol perdamaian usai pertemuan mediasi di Kantor Camat Juli, Bireuen, Jumat (9/5/2025). |
Elitnesia.id|Bireuen,– Konflik lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) antara masyarakat Gampong Krueng Simpo dan Gampong Ranto Panyang dengan PT Bahron and Sons berakhir damai, Jumat (9/5/2025), setelah mediasi difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Pertemuan berlangsung di Kantor Camat Juli pukul 16.00 WIB dan dihadiri oleh Bupati Bireuen H. Mukhlis, S.T., Wakil Bupati, Ketua DPRK Bireuen, Kajari, Kapolres, Kasdim 0111/Bireuen, Kepala BPN Bireuen, Pj Sekretaris Daerah, para asisten, kepala dinas terkait, serta para keuchik dan perwakilan masyarakat dari kedua gampong.
Dalam forum tersebut, kedua keuchik dan perwakilan PT Bahron and Sons sepakat bahwa lahan eks HGU merupakan tanah milik negara. Mereka berkomitmen untuk tidak melakukan aktivitas pengelolaan di atas lahan tersebut hingga adanya keputusan resmi dari Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang akan segera dibentuk.
Kepala BPN Bireuen menyampaikan bahwa sesuai dokumen, HGU PT Bahron and Sons telah berakhir pada 1993. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, tanah bekas HGU kembali menjadi milik negara setelah haknya berakhir.
Bupati Bireuen dalam penutup rapat berharap tidak ada lagi konflik antara kedua belah pihak. Ia meminta semua pihak menunggu keputusan pemerintah pusat terkait status lanjutan HGU tersebut, apakah diperpanjang atau dialihkan ke pemerintah daerah.
Pertemuan diakhiri dengan saling berjabat tangan antara kedua keuchik, perwakilan perusahaan, dan unsur Forkopimda sebagai simbol komitmen damai.
Sumber : Forkopimda
Editor : Ipul pedank laut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar