Elitnesia.id,- Pendidikan adalah pilar utama dalam membangun peradaban. Namun, di balik harapan akan generasi unggul, muncul pertanyaan krusial: sejauh mana negara dan masyarakat serius dalam membiayai pendidikan?
Hingga kini, pembiayaan pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks. Meski anggaran pendidikan telah mencapai 20 persen dari APBN sesuai amanat UUD 1945, realitas di lapangan sering kali menunjukkan ketimpangan. Sekolah-sekolah di kota besar relatif maju, sementara banyak institusi di pelosok masih kekurangan guru, sarana, dan dukungan operasional.
Pemerintah Tidak Bisa Sendiri
Meskipun pemerintah menjadi penyokong utama lewat APBN dan APBD, beban pembiayaan pendidikan tidak bisa ditanggung negara semata. Peran masyarakat, dunia usaha, dan organisasi sosial menjadi sangat penting. Beasiswa swasta, CSR pendidikan, hingga gerakan penggalangan dana pendidikan menjadi alternatif yang patut diperkuat.
Namun, transparansi menjadi kunci. Banyak kasus menunjukkan bahwa anggaran pendidikan kerap bocor di tengah jalan, atau tak sampai ke tujuan yang seharusnya. Inilah pentingnya akuntabilitas dan partisipasi publik dalam mengawasi penggunaan dana pendidikan.
Investasi Jangka Panjang
Membiayai pendidikan bukan soal memberi uang, melainkan menanam harapan. Pendidikan yang kuat akan mencetak SDM unggul, yang pada akhirnya menopang ekonomi nasional. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan sejatinya adalah investasi jangka panjang, bukan sekadar beban anggaran.
Ke depan, pendekatan pembiayaan pendidikan harus lebih inovatif dan partisipatif. Kolaborasi lintas sektor, digitalisasi sistem manajemen keuangan sekolah, serta penguatan kapasitas pengelola pendidikan perlu menjadi agenda bersama.
Akhirnya, mari kita sadari: pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Menunda investasi di bidang ini berarti menunda masa depan bangsa.
Penulis oleh : FERANIDA, S.Pd / TRI WAHYUNI, S.Pd Universitas Almuslim Program Pascasarjana – Prodi Administrasi Pendidikan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar