Mauliadi Ingatkan DPRK Bireuen: Jangan Ciptakan Kegaduhan di Tengah Bencana

 

Kepala Bagian Hukum dan HAM Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bireuen, Mauliadi.

Elitnesia.id|Bireuen, — Kepala Bagian Hukum dan HAM Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bireuen, Mauliadi, mengingatkan sejumlah anggota DPRK Bireuen agar lebih bijak dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya di tengah kondisi bencana yang masih melanda daerah tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Mauliadi menanggapi inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan sejumlah oknum anggota DPRK Bireuen ke gudang logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen beberapa hari lalu. Menurutnya, sidak sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif merupakan hal yang sah, namun penyampaiannya ke publik dinilai berpotensi menimbulkan salah persepsi.

“Sidak itu tidak dilarang dan merupakan hak DPRK. Namun yang kami sesalkan, muncul narasi seolah-olah ada penimbunan bantuan, padahal hal tersebut tidak didukung data yang valid,” ujar Mauliadi kepada media, Selasa (13/1/2026).

Ia menilai framing yang tidak proporsional justru dapat berdampak luas, terutama terhadap kepercayaan para donatur. Mauliadi mengungkapkan, pihaknya menerima laporan adanya donatur yang mengurungkan niat menyalurkan bantuan karena khawatir bantuan tersebut dipolitisasi atau disalahartikan.

“Padahal faktanya, logistik di BPBD terus bergerak dan disalurkan sesuai kebutuhan di lapangan. Jika kesan negatif terus disebarkan, ini bisa menghambat partisipasi publik dalam membantu korban bencana,” katanya.

Mauliadi menegaskan, dalam situasi darurat, seluruh pemangku kepentingan seharusnya memperkuat koordinasi dan saling mendukung, bukan justru menumbuhkan kecurigaan yang dapat memperlambat penanganan masyarakat terdampak.

Ia juga menilai BPBD telah bekerja sesuai prosedur dan mekanisme distribusi yang berlaku serta terbuka terhadap pengawasan yang dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.

“Jika donatur takut menyalurkan bantuan, yang dirugikan bukan lembaga atau pejabat tertentu, melainkan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Mauliadi mengajak DPRK Bireuen untuk mengedepankan fungsi pengawasan secara objektif dan konstruktif, serta menghindari langkah-langkah yang berpotensi memicu kegaduhan publik di tengah upaya penanganan bencana.

Redaksi : Ipul pedank laut