 |
| Ketua APDESI Kecamatan Peulimbang terpilih, Abdullah (kiri), bersama Ketua APDESI Kabupaten Bireuen, Bahrul Fazal, S.H. (kanan), seusai musyawarah penetapan kepengurusan APDESI Peulimbang di Kabupaten Bireuen. |
Elitnesia.id|Bireuen — Abdullah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Peulimbang. Menyikapi kepemimpinan baru tersebut, Ketua APDESI Kabupaten Bireuen, Bahrul Fazal, S.H., mengingatkan agar organisasi desa tidak terseret dalam kepentingan politik praktis maupun permainan proyek yang berpotensi merugikan gampong.
Bahrul menegaskan, jabatan Ketua APDESI bukan sekadar posisi organisatoris, melainkan amanah strategis yang menentukan arah dan kemandirian pemerintahan desa. Ia mengingatkan agar desa tidak dijadikan objek transaksi kepentingan kekuasaan.
“Desa bukan barang tawar politik. Gampong tidak boleh dijadikan alat negosiasi kepentingan. Jika desa diperdagangkan, yang hancur bukan hanya tata kelola pemerintahan, tetapi juga martabat masyarakatnya,” ujar Bahrul.
Menurutnya, gampong kerap berada dalam pusaran tarik-menarik kepentingan, mulai dari proyek pembangunan, distribusi anggaran, hingga manuver politik yang kerap mengabaikan aspirasi warga. Lemahnya kepemimpinan desa, kata Bahrul, sering menjadi celah masuknya praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
Ia menekankan bahwa tanggung jawab aparatur desa tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga menjaga kepercayaan publik. Pembangunan, lanjutnya, harus menghadirkan keadilan sosial, bukan sekadar infrastruktur.
“Tidak sedikit desa tampak maju secara fisik, tetapi rapuh secara kepercayaan. Ketika kepercayaan rakyat hilang, di situlah kehancuran pemerintahan desa sebenarnya dimulai,” katanya.
Bahrul juga menyoroti posisi APDESI yang kerap berada di bawah tekanan berbagai kepentingan, baik birokrasi, pengusaha, maupun kekuatan politik. Tanpa keberanian moral, menurutnya, desa akan mudah dijadikan ladang kepentingan kelompok tertentu.
“Jika pemimpin desa lemah, desa bisa dijarah atas nama pembangunan. Rakyat hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri,” ujarnya.
Ia menegaskan APDESI harus berani bersikap kritis dan menolak kebijakan yang merugikan desa, meskipun datang dari pihak yang memiliki kekuatan lebih besar.
“Pengkhianatan terbesar terhadap desa bukan datang dari luar, tetapi ketika pemimpinnya membiarkan gampong kehilangan kedaulatannya. Dampaknya akan dirasakan oleh generasi berikutnya,” tegasnya.
Bahrul berharap Abdullah mampu memimpin APDESI Kecamatan Peulimbang dengan ketegasan, integritas, dan keberpihakan kepada masyarakat. Menurutnya, APDESI harus menjadi perisai rakyat, bukan jembatan bagi kepentingan yang menekan desa.
“Gampong adalah jantung negeri. Jika jantung ini dilemahkan oleh kepentingan politik dan proyek, maka arah pembangunan akan kehilangan pijakan,” pungkas Bahrul Fazal.
Redaksi : Ipul pedank laut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar