Elitnesia.id|Bireuen,- Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Dapil Aceh II sekaligus Ketua DPW PKB Aceh, H Ruslan M. Daud, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmen dan kerja nyata dalam percepatan pemulihan pasca banjir dan longsor di Aceh.
Apresiasi tersebut disampaikan HRD dalam momen silaturahmi dan halal bihalal serta coffee morning bersama insan pers di Banda Aceh, Senin (30/3/2026).
Dalam keterangannya, HRD menilai Presiden Prabowo telah menunjukkan kepedulian yang luar biasa terhadap masyarakat terdampak bencana di Aceh. Ia menyebut, langkah-langkah yang diambil pemerintah pusat, khususnya dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, dilakukan secara maksimal dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kita tentu sangat mengapresiasi kinerja Bapak Presiden dan para Menterinya yang begitu peduli dan all out dalam menangani pemulihan pasca-banjir dan longsor di Aceh. Ini bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga kehadiran langsung di tengah rakyat,” ujar HRD.
Menurutnya, intensitas kunjungan Presiden ke Aceh menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memastikan proses pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran. Bahkan, kata HRD, Presiden Prabowo menunjukkan empati yang mendalam dengan memilih berada di tengah masyarakat pengungsi pada momen Hari Raya Idul Fitri.
“Beliau datang berulang kali ke Aceh. Bahkan di hari pertama Lebaran Idul Fitri, Presiden menyempatkan diri berlebaran bersama masyarakat pengungsi. Ini tentu memberikan semangat luar biasa bagi masyarakat, sekaligus menjadi pesan kuat bahwa negara hadir dan tidak tinggal diam,” tegasnya.
HRD menilai, kehadiran langsung Presiden di lokasi bencana membawa harapan baru bagi masyarakat, terutama dalam percepatan pembangunan kembali infrastruktur dan pemulihan kehidupan sosial-ekonomi warga terdampak.
Namun demikian, HRD juga mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam proses penanganan di lapangan. Ia menyoroti masih adanya masyarakat yang tinggal di tenda pengungsian akibat belum tersedianya hunian sementara.
“Kita juga harus jujur, masih ada kekurangan dan persoalan di lapangan. Misalnya, ada anggapan bahwa sudah tidak ada lagi masyarakat di tenda, padahal di beberapa wilayah, termasuk di Kabupaten Bireuen, masih banyak warga yang bertahan di tenda karena belum mendapatkan hunian sementara,” jelasnya.
Lebih lanjut, HRD mengungkapkan bahwa persoalan tersebut sebagian besar disebabkan oleh belum optimalnya usulan dari pemerintah daerah terkait kebutuhan hunian sementara.
“Kenapa mereka belum mendapatkan hunian sementara? Karena belum diusulkan oleh pemerintah daerah. Ini menjadi catatan penting agar koordinasi antara daerah dan pusat bisa lebih diperkuat ke depan,” pungkasnya.
HRD berharap, dengan sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar