![]() |
| Tokoh pemuda Kabupaten Bireuen, Murdani. |
Elitnesia.id|Bireuen,— Kebijakan pembatasan akses Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) menuai kritik dari sejumlah kalangan masyarakat. Tokoh pemuda Kabupaten Bireuen, Murdani, menilai kebijakan tersebut berpotensi menyulitkan masyarakat kecil yang selama ini bergantung pada program tersebut untuk memperoleh layanan kesehatan.
Menurut Murdani, pembatasan akses terhadap JKA dapat berdampak langsung pada masyarakat yang kondisi ekonominya masih rentan.
“Ini bukan sekadar kebijakan administratif. Ini menyangkut akses masyarakat terhadap layanan kesehatan,” ujar Murdani di Bireuen, Minggu (5/4/2026).
Ia menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih menghadapi berbagai tekanan, seperti meningkatnya harga kebutuhan pokok dan menurunnya daya beli. Dalam situasi seperti itu, pemerintah diharapkan tetap memastikan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara memadai.
Murdani juga menyoroti pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor kesehatan.
“APBA berasal dari rakyat dan seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik, termasuk memastikan akses kesehatan tetap terbuka bagi masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Menurut dia, kebijakan publik idealnya disusun dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat agar tidak menimbulkan kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan di lapangan.
Karena itu, Murdani berharap Pemerintah Aceh dapat meninjau kembali kebijakan pembatasan akses JKA agar program tersebut tetap dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, akses terhadap layanan kesehatan perlu dijaga agar tetap terbuka bagi semua warga yang membutuhkan,” ujarnya.
Redaksi : Ipul pedank laut

Tidak ada komentar:
Posting Komentar