Elitnesia.id|Bireuen,– Beredarnya video yang memperlihatkan keributan dalam rapat DPRK Bireuen pada Kamis (16/7/2026) memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Di tengah masyarakat yang masih berjuang bangkit dari bencana banjir, kesulitan ekonomi, serta berbagai persoalan pelayanan publik yang belum terselesaikan, perilaku tersebut dinilai tidak mencerminkan kedewasaan seorang wakil rakyat.
Kepala Bagian Hukum dan HAM DPC APDESI Kabupaten Bireuen, Tgk. Muliadi, SH, menilai peristiwa itu telah mencoreng marwah DPRK Bireuen sebagai lembaga yang seharusnya menjadi tempat lahirnya solusi bagi masyarakat, bukan menjadi tontonan yang memalukan.
"Rakyat sudah lelah melihat drama politik. Masyarakat membutuhkan keputusan, keberpihakan, dan kerja nyata dari wakilnya, bukan keributan yang dipertontonkan di ruang rapat," tegas Tgk. Muliadi.
Menurutnya, saat ini masih banyak persoalan yang jauh lebih mendesak untuk diperjuangkan, mulai dari penanganan dampak banjir, kesejahteraan masyarakat, pembangunan desa, peningkatan pelayanan publik, hingga pengawasan penggunaan anggaran daerah.
Ironisnya, di saat rakyat berharap DPRK bekerja maksimal, yang justru menjadi perhatian publik adalah video keributan yang memperlihatkan adu emosi dalam forum resmi. Kondisi tersebut dinilai semakin mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
"Kalau energi sebesar itu digunakan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, tentu manfaatnya akan jauh lebih besar daripada mempertontonkan perdebatan yang berujung menjadi konsumsi publik," ujarnya.
APDESI juga mengingatkan bahwa sebelumnya masyarakat telah menyoroti berbagai persoalan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran, termasuk perjalanan dinas (SPPD). Oleh karena itu, menurut Tgk. Muliadi, DPRK seharusnya lebih peka terhadap kondisi masyarakat dan menunjukkan etika serta tanggung jawab yang sejalan dengan amanah yang diberikan rakyat.
Ia meminta pimpinan DPRK Bireuen tidak menganggap peristiwa tersebut sebagai persoalan biasa, melainkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap disiplin, etika, dan tata tertib persidangan agar marwah lembaga tetap terjaga.
"Jabatan anggota DPRK adalah amanah rakyat, bukan panggung untuk mempertontonkan ego. Setiap ucapan, sikap, dan tindakan akan dinilai oleh masyarakat. Jika DPRK ingin kembali mendapatkan kepercayaan publik, hentikan drama politik, hentikan konflik yang tidak produktif, dan buktikan melalui kerja nyata bahwa kepentingan rakyat benar-benar berada di atas segala kepentingan lainnya."
Menutup pernyataannya, Tgk. Muliadi mengajak seluruh anggota DPRK Bireuen menjadikan peristiwa tersebut sebagai momentum untuk berbenah.
"Rakyat tidak akan menilai DPRK dari seberapa keras suara dalam rapat, tetapi dari seberapa besar keberpihakan kepada rakyat dan seberapa banyak persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan. Saatnya introspeksi, hentikan drama politik, dan kembalilah bekerja untuk rakyat."
Sumber : Amat Asah Parang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar