Sinergi Pers dan Pemkab: Organisasi Wartawan Minta Revisi Perbup

 

Perwakilan Pengurus organisasi wartawan Bireuen menyerahkan dokumen usulan revisi Perbup kepada Wakil Bupati Bireuen Ir Razuardi MT, Rabu (7/5/2025), di ruang kerjanya.

Elitnesia.id|Bireuen ,— Sejumlah pengurus organisasi wartawan di Kabupaten Bireuen yang tergabung dalam Sekber Wartawan Indonesia (SWI), Persatuan Wartawan Aceh (PWA), Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), dan Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI), melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Bireuen Ir Razuardi MT, Rabu (7/5/2025), di ruang kerjanya.

Pertemuan tersebut membahas Peraturan Bupati (Perbup) Bireuen Nomor 46 Tahun 2022, yang merupakan perubahan atas Perbup Nomor 14 Tahun 2021 tentang pedoman kerja sama komunikasi dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan melalui media massa.

Koordinator gabungan organisasi, Yusri M.Sos, secara resmi menyerahkan dokumen usulan revisi terhadap sejumlah poin dalam Perbup yang dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan dan perkembangan ekosistem media lokal saat ini.

“Perbup ini perlu disesuaikan agar kerja sama publikasi antara pemerintah daerah dan media massa berjalan lebih adil, transparan, serta berpihak pada keberagaman media di daerah,” ujar Yusri.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Ir Razuardi MT mengapresiasi itikad baik insan pers dalam membangun sinergi positif dengan pemerintah. Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti aspirasi itu dengan mengoordinasikan instansi terkait.

“Insya Allah, kita akan mengundang Dinas Kominfo, Bagian Humas, serta Sekretaris Daerah untuk duduk bersama dengan para ketua organisasi wartawan yang melakukan peliputan di Bireuen, guna membahas dan menindaklanjuti masukan ini,” kata Razuardi.

Langkah ini menjadi angin segar bagi dunia jurnalistik di Bireuen, yang tengah mendorong reformasi kebijakan agar iklim kemitraan antara pemerintah dan media semakin sehat dan profesional. Wartawan diharapkan tetap mengedepankan kode etik jurnalistik dalam menyuarakan kepentingan publik, sementara pemerintah dituntut lebih adaptif terhadap dinamika pers yang terus berkembang.

Redaksi : Ipul pedank laut