 |
| Camat Simpang Mamplam, Muksen, S.Ag., saat ditemui usai berdiskusi terkait penanganan pascabencana banjir di Kabupaten Bireuen, Selasa (6/1/2026). |
Elitnesia.id|Bireuen, — Camat Simpang Mamplam, Muksen, S.Ag., mengajak seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas dan tidak memperkeruh suasana pascabencana banjir yang melanda Kabupaten Bireuen. Ia menekankan pentingnya sinergi dan empati dalam upaya pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.
Muksen menyampaikan, penanganan korban bencana membutuhkan ketenangan serta kerja sama lintas sektor. Menurutnya, pernyataan yang bernuansa provokatif justru berpotensi memecah konsentrasi dan solidaritas masyarakat yang sedang berjuang bangkit dari dampak bencana.
“Berikan ruang dan waktu kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk bekerja. Jangan membangun opini yang dapat menimbulkan kegaduhan dan membuat masyarakat terpecah,” kata Muksen, Selasa (6/1/2026).
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui BPBD dan dinas terkait terus melakukan koordinasi secara berjenjang dengan camat dan pemerintah gampong dalam proses pendataan serta penanganan korban banjir.
“Koordinasi di lapangan berjalan. Pemerintah tidak tinggal diam, baik dalam pendataan, penyaluran bantuan, maupun penyiapan langkah lanjutan bagi korban bencana,” ujarnya.
Terkait polemik Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap), Muksen menegaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat terdampak banjir.
“Jika hunian tetap bisa langsung dibangun, maka hunian sementara berpotensi tidak dimanfaatkan, apalagi jika lokasinya jauh dari tempat tinggal warga. Pemerintah tentu ingin solusi yang paling bermanfaat dan berkelanjutan,” jelasnya.
Sambil menunggu pembangunan hunian tetap, lanjut Muksen, pemerintah telah menyiapkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan yang mulai disalurkan sejak Desember 2025. Bantuan tersebut dinilai cukup membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.
Ia juga menyebutkan bahwa sebagian korban banjir telah menerima DTH dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1,8 juta per kepala keluarga, sebagai bentuk dukungan bagi warga yang tidak menempati hunian sementara.
Muksen berharap seluruh elemen, baik pemerintah, wakil rakyat, maupun masyarakat luas, dapat mengedepankan koordinasi dan kepedulian nyata dalam membantu korban bencana.
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kehadiran dan bantuan konkret. Mari kita jaga suasana tetap kondusif agar proses pemulihan dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Redaksi : Ipul pedank laut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar