 |
| Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bireuen, Doli Mardian. |
Elitnesia.id|Bireuen, — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen menegaskan komitmennya dalam mempercepat pemulihan pascabencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di daerah tersebut. Salah satu langkah utama yang ditempuh adalah pembangunan 3.692 unit hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hanyut akibat banjir.
Peletakan batu pertama pembangunan huntap dijadwalkan berlangsung pada Rabu (7/1/2026) di Gampong Balee Panah, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen.
Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen, Doli Mardian, menyampaikan rencana tersebut usai rapat koordinasi di Pendopo Bupati Bireuen yang turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto.
Doli menjelaskan, keputusan membangun hunian tetap diambil setelah pemerintah mendengar aspirasi masyarakat di berbagai titik terdampak, mulai dari Gampong Kubu hingga Peusangan Siblah Krueng. Warga menolak opsi pembangunan hunian sementara (huntara) karena dinilai tidak memberikan kepastian kepemilikan.
“Masyarakat secara tegas meminta hunian permanen. Mereka khawatir jika hanya dibangun huntara, nantinya harus kembali berpindah tempat,” ujar Doli.
Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, pembangunan rumah contoh huntap akan segera dimulai di Gampong Balee Panah. Peletakan batu pertama akan dilakukan langsung oleh Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, bersama perwakilan BNPB Pusat dan pihak penyedia jasa.
“Ini menjadi bukti bahwa pembangunan fisik benar-benar segera dimulai,” kata Doli.
BPBD Bireuen saat ini telah mengantongi sekitar 900 surat alas hak tanah yang siap dibangun. Sementara bagi warga yang belum memiliki lahan, solusi akan ditempuh melalui musyawarah di tingkat gampong. Pemerintah juga membuka opsi pembangunan huntap di lokasi lain, termasuk lintas kecamatan, selama status tanahnya jelas dan sah secara hukum.
Selama proses pembangunan berlangsung, Pemkab Bireuen memastikan warga tidak kehilangan tempat tinggal. Pemerintah menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan kepada warga terdampak. Bantuan awal diberikan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang apabila pembangunan rumah belum rampung.
“Dana ini diharapkan membantu warga menyewa tempat tinggal sementara yang layak,” ujar Doli.
Selain hunian, pemenuhan kebutuhan pangan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. BPBD Bireuen telah menyalurkan sekitar 660 ton beras kepada 16.000 kepala keluarga (KK) di 17 kecamatan terdampak banjir. Setiap KK menerima bantuan beras sebanyak 40 kilogram.
“Kami memastikan seluruh gampong terdampak menerima bantuan. Penyaluran dilakukan berdasarkan data by name by address,” kata Doli.
Kehadiran Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, di Bireuen diharapkan dapat mempercepat sinkronisasi administrasi, khususnya dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan legalitas kepemilikan tanah huntap bagi masyarakat penerima.
Melalui program pembangunan hunian tetap ini, Pemkab Bireuen berharap proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat serta memberikan kepastian dan rasa aman bagi warga terdampak banjir.
Redaksi : Ipul pedank laut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar