Elitnesia.id|Banda Aceh – Pengamat politik Aceh asal Barsela, Syarbaini, menyuarakan keprihatinannya terhadap proses hukum yang tengah dihadapi Anggota DPRA dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Tgk Mawardi. Ia menduga kuat bahwa kasus ini telah dimanfaatkan secara politis oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki agenda untuk mendorong Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tgk Mawardi dari kursi legislatif.
Menurut Syarbaini, indikasi politisasi sangat tampak ketika muncul desakan untuk segera mengganti Mawardi, padahal proses hukumnya belum memiliki kekuatan hukum tetap. “Kita menduga ini dimainkan lawan politik. Janganlah ada yang memanfaatkan situasi ini demi kepentingan sempit. Kalau benar ada yang bermain, kami mengecam keras,” ujar Syarbaini, jumat (25/7/2025).
Lebih lanjut, ia menyampaikan keprihatinannya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Aceh Barat yang menuntut Tgk Mawardi dengan hukuman satu tahun penjara atas kasus dugaan penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Meulaboh pada Senin (21/7/2025).
Syarbaini menilai bahwa tuntutan jaksa tidak mencerminkan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap. “Kami menyimak dengan seksama proses persidangan. Tapi tuntutan ini justru mengabaikan seluruh fakta yang meringankan. Ini menimbulkan tanda tanya besar,” katanya.
Ia juga meminta agar jaksa tetap menjaga independensi dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak-pihak eksternal. “Jaksa harus netral, tidak boleh terjebak dalam skenario yang bertujuan untuk menyingkirkan seseorang secara politik,” tegasnya.
Syarbaini turut mengungkapkan dugaan adanya oknum yang sengaja mengarahkan proses ini agar Tgk Mawardi diberhentikan dari keanggotaan DPRA. “Jangan sampai hukum dijadikan panggung politik. Ini berbahaya untuk demokrasi dan integritas lembaga legislatif,” ujarnya lagi.
Ia pun berharap majelis hakim tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh dinamika di luar ruang sidang. “Kami yakin hakim akan tetap on the track, bekerja secara profesional. Jika ada pihak yang coba main di balik layar, itu adalah tindakan jahat dan harus kita lawan,” tegas Syarbaini.
Di akhir pernyataannya, Syarbaini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal proses hukum ini dengan adil dan proporsional. “Siapapun yang bersalah, biarlah hukum memutuskan. Tapi jangan jadikan hukum sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik,” pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar