 |
| Ketua PBVSI Kabupaten Bireuen, Amri Hasan, menyampaikan protes keras terhadap penghapusan sistem wildcard juara bertahan untuk PORA Aceh oleh Pengprov PBVSI Aceh. |
Elitnesia.id|Bireuen, — Pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Bireuen menyampaikan protes keras terhadap keputusan Pengurus Provinsi (Pengprov) PBVSI Aceh yang menghapus sistem wildcard atau jatah otomatis bagi juara bertahan untuk mengikuti Pekan Olahraga Aceh (PORA). Keputusan ini dinilai sepihak dan tanpa musyawarah bersama seluruh Pengkab/Pengkot PBVSI se-Aceh.
Ketua PBVSI Kabupaten Bireuen, Amri Hasan, menyatakan kekecewaannya atas keputusan tersebut yang dianggap tidak melalui rapat kerja (raker) atau forum resmi. Ia menegaskan bahwa sebagai juara bertahan di dua nomor — voli indoor putra dan voli pasir (pantai) putri — Bireuen seharusnya mendapat kesempatan otomatis tampil di PORA Aceh mendatang.
"Kami tidak menerima keputusan ini. Wildcard atau jatah juara bertahan dihapus tanpa ada raker. Bahkan KONI Aceh dan KONI Kabupaten Bireuen pun tidak mengetahui adanya penghapusan ini," ujar Amri Hasan kepada elitnesia.id, Selasa (23/7/2025).
Amri menilai keputusan ini mencederai semangat sportivitas dan pembinaan olahraga daerah. Ia juga menyoroti minimnya komunikasi dan keterbukaan informasi dari Pengprov PBVSI Aceh terhadap para pengurus di kabupaten/kota.
Selain Bireuen, tim dari Kota Lhokseumawe juga meraih juara voli indoor putri, dan Aceh Timur menjadi juara voli pasir putra. Ketiganya, sebagai juara bertahan, terancam tidak dapat berlaga di PORA jika sistem wildcard tidak diberlakukan.
Lebih jauh, Amri juga menyinggung soal lemahnya akuntabilitas PBVSI Aceh. Ia menyebut bahwa selama ini tidak pernah ada laporan pertanggungjawaban usai pelaksanaan kegiatan besar, termasuk kegagalan tim voli Aceh di PON sebelumnya.
"Pengprov PBVSI Aceh selama ini seperti berjalan sendiri. Tidak pernah ada musyawarah bersama, tidak ada raker. Bahkan untuk PON saja, tidak ada laporan pertanggungjawaban. Ini organisasi olahraga, bukan milik pribadi atau segelintir orang," tegasnya.
Hal senada disampaikan Maimun Adam, Ketua Dewan Wasit PBVSI Bireuen, dan Amiadi dari Lhokseumawe, yang juga mengkritik kinerja dan transparansi Pengprov PBVSI Aceh.
Mereka juga menyesalkan absennya tim bola voli putri Aceh dalam PON Aceh-Sumut 2024, meskipun Aceh menjadi tuan rumah. “Ini hal yang sangat menyakitkan bagi kami yang serius membina olahraga di daerah,” ujar Maimun.
Lebih mengejutkan, hingga saat ini, PBVSI Bireuen mengaku belum menerima surat keputusan (SK) atau undangan resmi untuk mengikuti Pra-PORA Aceh. Beberapa kabupaten/kota lain juga mengalami hal serupa.
“Undangan belum kami terima. Bahkan kabarnya beberapa kabupaten/kota lain juga belum mendapatkan kepastian. Ada apa dengan PBVSI Aceh?” ujar Wen Jangka dan C. Mun, dua tokoh PBVSI daerah yang ikut menyuarakan keprihatinan.
Amri Hasan mendesak Pengprov PBVSI Aceh segera menggelar rapat bersama seluruh pengurus kabupaten/kota untuk membahas kembali kebijakan wildcard dan teknis pelaksanaan Pra-PORA secara terbuka dan adil.
Redaksi : Ipul pedank laut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar