• Jelajahi

    Aplikasi (1) Artis (3) Covid 19 (1) Daerah (554) Hukum (88) Internasional (191) Kampus (58) Lifestyle (16) Nasional (353) Politik (74)
    Copyright © elitnesia.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    Imum Mukim Tgk Syik Pulo Baroh Tekankan Musyawarah dalam Penanganan Bencana

    06 Januari 2026, 02:54 WIB Last Updated 2026-01-05T19:54:26Z

     

    Imum Mukim Tgk Syik Pulo Baroh, yang dikenal sebagai Keusyik Wan Samalanga, saat memberikan keterangan kepada media di Bireuen, Selasa (6/1/2026).

    Elitnesia.id|Bireuen — Imum Mukim Tgk Syik Pulo Baroh meminta pemerintah mengedepankan musyawarah dan pelibatan masyarakat lokal dalam penanganan bencana. Menurutnya, kebijakan kebencanaan yang disusun tanpa melibatkan unsur gampong berpotensi tidak tepat sasaran.



    Tgk Syik Pulo Baroh yang dikenal sebagai Keusyik Wan Samalanga menilai pendekatan komando tidak sepenuhnya relevan dalam situasi bencana yang menyangkut kehidupan sosial masyarakat. Ia menegaskan bahwa musyawarah merupakan nilai penting dalam ajaran Islam sekaligus kearifan lokal Aceh.



    “Negara ini tidak sedang dalam kondisi perang. Musyawarah selalu menjadi jalan utama dalam menyelesaikan persoalan, terlebih yang berkaitan dengan keselamatan dan masa depan masyarakat,” kata Tgk Syik Pulo Baroh di Bireuen, Selasa (6/1/2026).



    Ia menekankan peran keuchik sebagai pihak yang paling memahami kondisi gampong, termasuk data warga terdampak, tingkat kerentanan wilayah, serta dampak sosial ekonomi akibat bencana.



    “Keuchik mengetahui secara langsung kondisi warganya. Tanpa pelibatan mereka, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran,” ujarnya.



    Menurutnya, pemerintah perlu melibatkan keuchik, imum mukim, tuha peut, tokoh adat, tokoh agama, serta unsur masyarakat lainnya dalam setiap tahapan penanganan bencana, mulai dari pendataan hingga perencanaan rehabilitasi dan relokasi.



    Ia mengingatkan bahwa pendekatan sepihak dapat memicu konflik sosial, kecemburuan antarkelompok, serta kesalahan pendataan yang justru memperpanjang penderitaan korban bencana.



    Tgk Syik Pulo Baroh menilai musyawarah bukan mencerminkan lemahnya otoritas pemerintah, melainkan bentuk kepemimpinan yang responsif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.



    “Bencana adalah persoalan bersama. Penanganannya membutuhkan kebijakan yang adil dengan melibatkan suara masyarakat di tingkat gampong,” pungkasnya.



    Redaksi : Ipul pedank laut 

    Komentar

    Tampilkan

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Terkini