Elitnesia.id|Bireuen, — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bireuen, Aceh, Selasa (20/1/2026). Kunjungan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor.
Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Camat Peusangan, Gampong Pante Gajah, Kecamatan Peusangan, pukul 14.30 hingga 16.30 WIB. Sebanyak 300 kepala keluarga (KK) menerima DTH tahap pertama secara simbolis dari total ribuan warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat bencana.
Bupati Bireuen Mukhlis, S.T., mengatakan kunjungan Kepala BNPB menjadi momen yang sangat dinantikan masyarakat. Dana Tunggu Hunian merupakan bantuan krusial bagi warga yang kehilangan tempat tinggal dan masih menunggu pembangunan hunian tetap.
“Dana Tunggu Hunian ini diperuntukkan sebagai biaya sewa tempat tinggal sementara bagi warga yang rumahnya rusak berat. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi keluarga serta memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam menata kembali kehidupan pascabencana,” ujar Mukhlis.
Ia juga berpesan agar dana tersebut dimanfaatkan secara bijak dan sesuai peruntukannya. Pemerintah Kabupaten Bireuen, kata Mukhlis, berkomitmen untuk terus mendampingi masyarakat hingga seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana selesai.
Selain itu, Pemkab Bireuen terus memperkuat upaya mitigasi bencana dan meningkatkan sinergi dengan BNPB, baik dalam penanganan darurat, rehabilitasi, maupun penguatan literasi kebencanaan masyarakat. “Kami berharap dukungan BNPB tidak berhenti sampai di sini, terutama dalam pembangunan infrastruktur tahan bencana di Bireuen,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menyampaikan bahwa pihaknya sejak awal bencana telah turun langsung ke Kabupaten Bireuen untuk mendampingi pemerintah daerah dan masyarakat. Menurut dia, BNPB memahami kondisi kebencanaan di wilayah tersebut.
“Berdasarkan data sementara, terdapat 3.629 unit rumah yang mengalami kerusakan berat dan tidak dapat digunakan lagi. Namun angka ini masih dapat berubah karena proses verifikasi masih berlangsung,” kata Suharyanto.
Ia menegaskan, rumah dengan kategori rusak berat tidak akan dialihkan statusnya menjadi rusak sedang atau ringan. Warga dalam kategori tersebut juga tidak ditempatkan di hunian sementara, melainkan langsung diarahkan menuju hunian tetap.
Setiap keluarga penerima berhak memperoleh Dana Tunggu Hunian sebesar Rp 600.000 per bulan per KK sebagai biaya sewa atau kontrak rumah. Bantuan tersebut diberikan mulai Desember 2025 hingga Februari 2026 sebagai tahap pertama dan akan berlanjut hingga hunian tetap selesai dibangun.
“Apabila pembangunan hunian tetap memerlukan waktu hingga enam bulan, maka bantuan ini akan terus diberikan sampai sekitar April atau Mei 2026,” ujar Suharyanto.
Dari total 3.629 KK yang terdata, dana DTH telah masuk ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) masing-masing penerima. Pada tahap awal, bantuan telah disalurkan kepada 300 KK. Sementara kebutuhan dasar seperti sembako dan logistik tetap menjadi tanggungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
![]() |
| Kepala BNPB RI didampingi Bupati Bireuen menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Bireuen, Aceh, Selasa (20/1/2026). |
Terkait pembangunan hunian tetap, Suharyanto menjelaskan terdapat dua skema, yakni pembangunan terpusat dan pembangunan mandiri. Untuk hunian terpusat, pemerintah daerah bertanggung jawab menyiapkan lahan, sedangkan pelaksanaan pembangunan akan dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Adapun bagi warga yang memiliki lahan sendiri atau lahan keluarga yang sah secara hukum, diperbolehkan membangun hunian tetap secara mandiri. Saat ini telah tersedia tiga unit rumah contoh sebagai acuan pembangunan.
“Pemerintah memiliki standar biaya pembangunan. Namun, apabila masyarakat ingin menambah secara mandiri, hal itu diperbolehkan. Yang terpenting, setiap warga tetap mendapatkan rumah yang layak huni,” kata Suharyanto.
Usai seluruh rangkaian kegiatan, sekitar pukul 16.30 WIB, Kepala BNPB beserta rombongan melanjutkan perjalanan darat menuju Kota Lhokseumawe.
Berdasarkan data BNPB per 17 Januari 2026, total penerima manfaat DTH di Kabupaten Bireuen mencapai 2.646 KK. Dari jumlah tersebut, 915 KK telah menerima transfer dana dan 347 KK telah tersalurkan, termasuk 300 KK yang diserahkan pada kegiatan hari ini. Penyaluran DTH dilakukan melalui sejumlah kantor cabang BSI yang tersebar di Kabupaten Bireuen.
Redaksi : Ipul pedank laut




Tidak ada komentar:
Posting Komentar