 |
| Ketua APDESI Bireuen, Bahrul Fazal, S.H. |
Elitnesia.id|Bireuen, - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bireuen meminta kebijakan kredit Bank Aceh Syariah (BAS) lebih berempati terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya perangkat desa, yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh.
Ketua APDESI Bireuen, Bahrul Fazal, S.H., menilai kebijakan perbankan pascabencana belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi riil para debitur yang terdampak langsung musibah tersebut.
Menurut Bahrul, ASN di tingkat desa—termasuk sekretaris desa dan perangkat desa yang berstatus PNS—merupakan kelompok signifikan dalam portofolio pembiayaan Bank Aceh Syariah. Namun, di tengah kondisi pascabencana, mereka masih menghadapi kewajiban angsuran kredit tanpa adanya relaksasi yang dirasakan secara langsung.
“Sebagian ASN kehilangan rumah, kendaraan, maupun sumber penghasilan tambahan akibat bencana. Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan kebijakan yang lebih adaptif dan berempati,” ujar Bahrul kepada wartawan, Minggu, (01/02/2026).
Ia menjelaskan, bencana hidrometeorologi berdampak serius terhadap kehidupan ASN di tingkat desa. Selain harus mengungsi, banyak di antara mereka terpaksa memperbaiki rumah secara mandiri dan kehilangan usaha sampingan yang selama ini menopang ekonomi keluarga.
Namun demikian, kata Bahrul, kewajiban pemotongan kredit masih berjalan sebagaimana biasa. Kondisi ini dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan situasi darurat yang dihadapi para debitur.
“Secara administratif gaji mungkin tetap diterima, tetapi secara sosial dan ekonomi tekanan yang dirasakan sangat besar. Kebijakan seharusnya melihat kondisi secara menyeluruh,” katanya.
Bahrul juga menyinggung adanya ruang kebijakan dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penanganan debitur terdampak bencana. Regulasi tersebut, menurutnya, memungkinkan lembaga perbankan melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi faktual debitur, bukan semata-mata aspek administratif.
Selain itu, APDESI Bireuen menyoroti tawaran skema top up pembiayaan kepada ASN terdampak bencana. Skema tersebut dinilai perlu dikaji secara cermat agar tidak menambah beban keuangan di tengah proses pemulihan pascabencana.
“Yang dibutuhkan korban bencana adalah keringanan dan ruang pemulihan, bukan tambahan kewajiban yang berpotensi memperpanjang tekanan ekonomi,” ujarnya.
APDESI juga mencatat bahwa sebagian besar pembiayaan Bank Aceh Syariah bersumber dari ASN dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, APDESI berharap bank daerah dapat memperkuat fungsi sosialnya, terutama dalam situasi krisis.
“Bank daerah diharapkan hadir sebagai bagian dari solusi ketika masyarakat menghadapi kondisi luar biasa,” kata Bahrul.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak Bank Aceh Syariah belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik dan masukan yang disampaikan APDESI Bireuen. Upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi masih menunggu respons dari pihak manajemen Bank Aceh Syariah.
APDESI Bireuen mendorong Pemerintah Aceh, DPR Aceh, dan OJK Aceh untuk turut mencermati kondisi ASN terdampak bencana serta mendorong kebijakan relaksasi kredit yang lebih proporsional, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan.
“Bencana adalah situasi di luar kendali masyarakat. Dibutuhkan kebijakan yang manusiawi agar proses pemulihan dapat berjalan dengan baik,” pungkas Bahrul Fazal.
Redaksi : Ipul pedank laut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar