Pembatasan JKA Disorot, APDESI Bireuen Minta Evaluasi Kebijakan

Kepala Bagian Humas APDESI Bireuen, Baihakki.

Elitnesia.id|Bireuen ,— Kebijakan pembatasan akses Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) mendapat sorotan dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bireuen. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi akses layanan kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan.

Kepala Bagian Humas APDESI Bireuen, Baihakki, menyampaikan bahwa layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang perlu dijaga keberlanjutannya. Menurutnya, dalam situasi ekonomi yang masih menantang, kebijakan di sektor kesehatan diharapkan dapat memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat.

“Di tengah kondisi ekonomi masyarakat saat ini, akses terhadap layanan kesehatan menjadi hal yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian,” ujarnya.

Ia menjelaskan, JKA selama ini menjadi salah satu program yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat Aceh dalam memperoleh layanan kesehatan. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan akses perlu dikaji secara komprehensif agar tidak berdampak pada masyarakat yang membutuhkan.

APDESI Bireuen juga menekankan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang tetap memprioritaskan sektor-sektor mendasar, termasuk kesehatan.

Selain itu, Baihakki menilai kebijakan yang diambil perlu selaras dengan kondisi riil di lapangan, sehingga program yang dijalankan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal.

APDESI Bireuen mendorong Pemerintah Aceh untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembatasan JKA, guna memastikan layanan kesehatan tetap dapat diakses secara adil dan merata.

“Harapannya, kebijakan yang diambil dapat memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat, khususnya yang membutuhkan,” kata Baihakki.

Ia menambahkan, kepercayaan masyarakat menjadi hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga setiap kebijakan perlu mempertimbangkan dampak sosial secara menyeluruh.

Redaksi : Ipul pedank laut