Elitnesia.id|Bireuen,– Anggota DPD RI asal Aceh, Azhari Cage, kembali mencecar kebijakan pemerintah pusat terkait pengelolaan gas di Blok Andaman dalam rapat Komite II DPD RI bersama Kementerian ESDM. Ia menegaskan Aceh tidak boleh kembali menjadi penonton di tanahnya sendiri sebagaimana yang pernah terjadi pada masa eksploitasi gas Arun.
Desakan tersebut disampaikan Azhari Cage dalam rapat yang dihadiri Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Azhari meminta Kementerian ESDM menindaklanjuti surat yang telah dikirim Gubernur Aceh kepada Menteri ESDM terkait pengelolaan gas oleh perusahaan Mubadala Energy di Blok Andaman.
"Agar pengelolaan gas Mubadala Energy Blok Andaman tidak dilakukan di laut lepas, tetapi di darat, yaitu di KEK Arun," kata Azhari saat menyampaikan pandangannya dalam rapat.
Pernyataan tersebut sempat mendapat tanggapan dari unsur pimpinan Komite II DPD RI yang menanyakan keberadaan surat dimaksud.
"Pak Cage ada nomor suratnya?" tanya pimpinan rapat.
"Ada," jawab Azhari.
Azhari mengingatkan pemerintah pusat agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu dalam pengelolaan sumber daya alam Aceh. Menurutnya, masyarakat Aceh masih mengingat pengalaman pahit saat eksploitasi gas LNG Arun pada era 1970-an, ketika manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat daerah dinilai belum sebanding dengan kekayaan alam yang dihasilkan.
Ia menyebut saat ini masyarakat Aceh sedang menaruh perhatian besar terhadap temuan cadangan gas raksasa di Blok Andaman, terlebih setelah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menyurati Menteri ESDM secara resmi.
“Aceh punya pengalaman pahit tahun 1970-an saat gas LNG Arun dieksploitasi besar-besaran. Rata-rata masyarakat Aceh hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Gubernur Aceh menegaskan tidak ingin sejarah kelam ini terulang kembali,” ujar Azhari.
Dalam rapat tersebut, Azhari membeberkan dua poin utama yang menjadi perhatian Pemerintah Aceh.
Pertama, Pemerintah Aceh menolak apabila pengelolaan gas Blok Andaman menggunakan skema Floating Production Storage and Offloading (FPSO) atau pengolahan di laut lepas. Pemerintah Aceh menginginkan pengolahan dilakukan di darat (onshore) dengan memanfaatkan fasilitas eks Arun Gas maupun kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Arun.
Kedua, ia meminta pemerintah menunda sementara dokumen perencanaan atau Plan of Development (PoD) Blok Andaman sampai terdapat kesepahaman antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat terkait regulasi dan skema pengelolaan.
Azhari juga mengingatkan bahwa Aceh memiliki kekhususan yang dijamin dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
“Jangan sampai kita membuat undang-undang, tapi tidak dijalankan. Hasil alam Aceh sudah ada ketentuannya di MoU Helsinki dan UUPA. Sebagai perwakilan daerah, saya harus berdiri tegak berpihak pada rakyat Aceh,” tegasnya.
Ia turut mengingatkan bahwa konflik berkepanjangan yang pernah terjadi di Aceh tidak terlepas dari persoalan ketidakadilan dalam pengelolaan hasil sumber daya alam.
“Konflik Aceh dulu terjadi karena ketidakadilan pusat terhadap masyarakat Aceh. Kita tidak ingin ketidakadilan ini terulang dan jangan sampai memicu timbulnya konflik-konflik baru,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Migas Laode Sulaeman menyatakan pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap Aceh. Menurutnya, Aceh memiliki kekhususan tersendiri karena adanya Badan Pengelola Migas Aceh.
“Aceh ini berbeda dengan wilayah lain karena memiliki BPMA. Keberpihakan pusat terhadap Aceh adalah prioritas kami,” ujar Laode.
Ia juga menegaskan bahwa manfaat gas Blok Andaman harus terlebih dahulu dirasakan masyarakat Aceh sebelum didistribusikan ke daerah lain.
“Sebelum gas Andaman dikirim untuk kebutuhan Pulau Jawa, masyarakat Aceh harus menikmatinya terlebih dahulu. Kami akan merumuskan formula terbaik bersama Gubernur Aceh dan BPMA,” tambahnya.
Di akhir penjelasannya, Laode mengakui kontribusi besar Aceh terhadap ketahanan energi nasional selama puluhan tahun.
“Selama Indonesia belum booming gas seperti sekarang, ekspor gas kita selama ini berasal dari Aceh. Jadi, memang kita jangan sampai melupakan jasa-jasa Aceh bagi bangsa ini,” pungkasnya.
Pernyataan dan sikap tegas yang disampaikan Azhari Cage dalam rapat tersebut mendapat apresiasi dari sejumlah senator yang hadir.
Redaksi : Ipul pedank laut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar