 |
| Kepala Bagian Humas APDESI Kabupaten Bireuen Baihakki. |
Elitnesia.id|Bireuen — Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bireuen menegaskan bahwa kesalahan dalam pendataan korban bencana merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan karena berpotensi memperpanjang penderitaan masyarakat terdampak.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Bagian Humas APDESI Kabupaten Bireuen Baihakki, kepada media pada Minggu (4/1/2026). Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih banyak desa di Kabupaten Bireuen yang belum terdata secara menyeluruh, baik terkait kondisi rumah warga maupun dampak ekonomi akibat bencana.
Menurut Baihakki, pendataan korban bencana tidak boleh hanya berfokus pada rumah yang rusak berat atau hilang. Di lapangan, terdapat desa-desa yang memang tidak mengalami kerusakan rumah parah, namun banyak rumah warga berada di kawasan rawan bencana, seperti terancam longsor, berada di bantaran sungai, serta berpotensi terdampak bencana susulan.
“Jika rumah yang terancam longsor dan berada di bantaran sungai tidak dimasukkan dalam data, itu adalah kesalahan besar. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan soal kemanusiaan,” tegas Baihakki.
Selain kerusakan fisik, Baihakki juga menyoroti lemahnya pendataan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa-desa terdampak. Banyak pelaku UMKM mengalami kerugian besar akibat bencana, mulai dari kehilangan peralatan usaha hingga kehilangan sumber penghidupan, namun tidak tercatat sebagai korban karena pendataan yang tidak komprehensif.
“UMKM merupakan tulang punggung ekonomi desa. Jika mereka tidak didata, sama artinya kita membiarkan masyarakat jatuh miskin akibat bencana,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, APDESI Bireuen mengajak seluruh perangkat desa untuk bersatu membantu pemerintah dengan melakukan pendataan yang jujur, objektif, dan bertanggung jawab, demi memastikan bantuan tepat sasaran.
Baihakki juga mengingatkan bahwa data yang keliru tidak hanya merugikan masyarakat terdampak, tetapi berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar memberikan perhatian khusus kepada UMKM terdampak bencana, tidak hanya melalui bantuan darurat, tetapi juga lewat program pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.
“UMKM harus dipulihkan agar masyarakat bisa kembali bangkit dan mandiri. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” kata Baihakki.
Ia berharap ke depan seluruh proses pendataan korban bencana benar-benar mengedepankan nilai kemanusiaan, sehingga tidak ada lagi warga yang terabaikan akibat kesalahan data.
Redaksi : Ipul pedank laut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar