 |
| Kepala Bagian Humas APDESI Bireuen, Baihakki. |
Elitnesia.id|Bireuen — Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bireuen menyoroti kebijakan anggaran perjalanan dinas (SPPD) DPRK Bireuen yang disebut mencapai lebih dari Rp 8 miliar, di tengah kondisi bencana yang masih berdampak pada masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
Kepala Bagian Humas APDESI Bireuen, Baihakki, yang juga menjabat sebagai keuchik Meunasah Blang, menilai kebijakan tersebut mencerminkan rendahnya sensitivitas sosial para wakil rakyat terhadap penderitaan masyarakat pascabencana.
Menurut Baihakki, hingga saat ini banyak warga desa masih berjuang memulihkan kondisi pascabanjir dan bencana alam lainnya. Sejumlah rumah rusak, bantuan belum sepenuhnya terpenuhi, dan sebagian masyarakat kehilangan mata pencaharian. Dalam situasi tersebut, alokasi anggaran besar untuk perjalanan dinas dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak warga.
“Di saat masyarakat desa masih berjibaku menghadapi dampak bencana dengan segala keterbatasan, justru muncul anggaran perjalanan dinas dengan nilai yang sangat besar. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang empati dan prioritas kebijakan,” ujar Baihakki, Sabtu (3/1/2026).
Ia menjelaskan, para kepala desa di berbagai kecamatan saat ini masih mengandalkan anggaran desa yang terbatas serta swadaya masyarakat untuk penanganan darurat dan pemulihan. Sementara itu, bantuan yang diharapkan belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah terdampak.
APDESI Bireuen juga mempertanyakan urgensi serta manfaat langsung dari perjalanan dinas tersebut bagi masyarakat. Baihakki mendesak DPRK Bireuen agar membuka secara transparan tujuan, hasil, serta dasar penggunaan anggaran SPPD, terutama dalam kondisi krisis kemanusiaan.
“Jika memang berpihak kepada rakyat, seharusnya perjalanan dinas dapat ditunda. Anggaran sebesar itu bisa dialihkan untuk membantu masyarakat desa yang terdampak bencana,” katanya.
Ia menegaskan, APDESI Bireuen akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat desa dan mendorong evaluasi kebijakan anggaran yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan publik. Selain itu, APDESI juga meminta aparat pengawas dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan serta memastikan transparansi penggunaan anggaran daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRK Bireuen belum memberikan klarifikasi resmi terkait kritik yang disampaikan oleh APDESI Bireuen. Publik pun menanti penjelasan dan langkah konkret dari para wakil rakyat terkait polemik tersebut.
Redaksi : Ipul pedank laut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar