• Jelajahi

    Aplikasi (1) Artis (3) Covid 19 (1) Daerah (555) Hukum (88) Internasional (191) Kampus (58) Lifestyle (16) Nasional (354) Politik (74)
    Copyright © elitnesia.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    Ketua KPA Pusat Minta Hentikan Provokasi di Tengah Pemulihan Pascabencana Bireuen

    18 Januari 2026, 22:00 WIB Last Updated 2026-01-18T15:00:01Z

     

    Ketua Koordinator Peduli Aceh (KPA) Pusat, Ibrahim Sulaiman.

    Elitnesia.id|Bireuen,  — Ketua Koordinator Peduli Aceh (KPA) Pusat, Ibrahim Sulaiman, meminta seluruh pihak menghentikan provokasi dan penyebaran informasi menyesatkan di tengah proses pemulihan pascabencana di Kabupaten Bireuen. Ia menegaskan, para tokoh masyarakat seharusnya menjadi penyejuk dan panutan, bukan pemicu kegaduhan sosial.



    “Tokoh masyarakat itu didengar dan dihormati. Di masa sulit seperti ini, rakyat membutuhkan ketenangan, bukan narasi yang memancing emosi dan memperkeruh keadaan,” kata Ibrahim dalam keterangannya, Minggu, (18/1/2026).

     

    Ibrahim mengajak seluruh pemimpin, baik formal maupun informal, untuk memperkuat dukungan terhadap upaya penanganan bencana yang dilakukan pemerintah bersama relawan, TNI/Polri, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).



    Menurut dia, penanganan bencana berskala besar tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah. Peran pemerintah pusat, terutama dalam dukungan anggaran dan kebijakan, dinilai sangat menentukan.



    “Selama bencana ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional, daerah bergerak dengan keterbatasan anggaran. Jangan membangun opini seolah bantuan dana sudah tersedia dan tinggal diambil. Itu tidak benar dan berpotensi menyesatkan masyarakat,” ujarnya.


     

    Ibrahim juga menyoroti perlunya penguatan koordinasi di lapangan. Ia mendorong pemerintah pusat membentuk tim pendamping di setiap kabupaten dan kota untuk membantu BPBD menangani dampak bencana yang luas dan kompleks.



    Ia mengingatkan bahwa fase pemulihan pascabencana merupakan masa yang rawan gesekan sosial. Kesalahan informasi, kata dia, dapat memicu konflik horizontal di tingkat masyarakat.



    “Isu bantuan berlimpah justru memicu saling menyalahkan antara warga, keuchik, hingga aparat kecamatan. Kondisi ini merusak solidaritas yang seharusnya dijaga,” katanya.



    Ibrahim juga mengecam praktik pencitraan di tengah bencana. Ia menilai, ada pihak yang menjadikan lokasi terdampak sebagai ajang konten media sosial tanpa kontribusi nyata bagi warga.



    “Bencana bukan panggung pertunjukan. Tokoh seharusnya hadir untuk membantu dan menenangkan, bukan menambah keresahan,” ujarnya.



    Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya peran tokoh masyarakat sebagai perekat sosial agar proses pemulihan dapat berjalan kondusif dan berkelanjutan.


    Redaksi : Ipul pedank laut 

    Komentar

    Tampilkan

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Terkini