 |
| Fauzan Adami. |
Elitnesia.id|Bireuen, — Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang memilih pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat korban banjir. Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap pemulihan kehidupan warga secara berkelanjutan dan berorientasi jangka panjang.
Namun, Fauzan menegaskan bahwa pemilihan skema huntap merupakan kebijakan strategis dengan konsekuensi besar. Karena itu, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan tanggung jawab penuh serta langkah-langkah konkret dan terukur agar masyarakat terdampak banjir tidak terlalu lama bertahan di pengungsian.
“Memilih huntap adalah kebijakan yang baik, lebih manusiawi, dan berorientasi jangka panjang. Namun konsekuensinya juga besar. Pemerintah daerah harus memastikan huntap segera dibangun dan dapat ditempati. Jangan sampai masyarakat justru berlama-lama di pengungsian akibat proses realisasi yang lambat,” ujar Fauzan, Rabu (21/1/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan pembangunan huntap oleh Pemkab Bireuen berdampak pada tidak dilaksanakannya pembangunan hunian sementara (huntara). Kondisi ini berbeda dengan sejumlah daerah lain di Aceh yang memilih skema huntara sebagai solusi kebutuhan darurat pascabencana.
Fauzan menyebutkan, di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Gayo Lues, pembangunan huntara saat ini hampir rampung, bahkan sebagian telah selesai dan ditempati oleh warga terdampak banjir.
“Di daerah-daerah tersebut, huntara menjadi solusi sementara agar warga tidak terlalu lama berada di pengungsian. Sementara di Bireuen, karena kebijakan yang diambil adalah huntap, maka tidak ada pembangunan huntara. Artinya, seluruh harapan masyarakat kini bertumpu pada percepatan pembangunan huntap,” katanya.
Ia menekankan, pembangunan huntap harus segera dimulai dan dipercepat dengan melibatkan seluruh elemen terkait. Dengan kolaborasi yang kuat, Fauzan meyakini pembangunan huntap dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat.
Fauzan juga menyoroti persoalan anggaran yang kerap menjadi hambatan dalam percepatan pembangunan. Menurutnya, dinamika dan proses penganggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan masyarakat korban banjir terus hidup dalam kondisi darurat.
“Jika anggaran menjadi kendala dan prosesnya berlarut-larut, maka diperlukan langkah-langkah luar biasa dan terobosan nyata. Jangan sampai kebijakan yang sudah dipilih justru berujung pada bertambahnya beban masyarakat,” tegasnya.
Menjelang bulan suci Ramadan, Fauzan berharap huntap sudah dapat ditempati sehingga masyarakat terdampak banjir dapat menjalani ibadah dengan lebih layak dan bermartabat.
“Ini bukan sekadar soal bangunan fisik, tetapi soal kemanusiaan, martabat, dan keadilan bagi warga. Jika huntap menjadi pilihan kebijakan, maka tidak ada alasan untuk menunda. Huntap harus segera dibangun dan diselesaikan,” pungkas Fauzan.
Sumber : Humas SAPA
Redaksi : Ipul pedank laut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar